Lainnya

BDT HARUS TERUS DIMUTAKHIRKAN

Radiokancanta.com – Setiap kali pemerintah mengalokasikan bantuan bagi masyarakat. Selalu saja muncul persoalan yang berhubungan dengan sasaran. Sinyalemen bantuan tidak tepat sasaran menjadi isu wajib. Terutama di desa yang menjadi wilayah sasaran. Untuk mengantisipasi hal tersebut. Pemerintah telah memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk menentukan sendiri warganya yang dipandang layak untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah melalui program Basis Data Terpadu (BDT).

Dengan adanya BDT ini, pemerintah desa mendapatkan kesempatan untuk bisa mengontrol dengan baik data-data warganya yang memang dikategorikan miskin. Sehingga, dimungkinkan menjadi sasaran program bantuan sosial dari pemerintah.

Dengan adanya BDT ini, diharapkan tidak muncul lagi anggapan bahwa daftar nama sasaran bantuan tidak sesuai dengan data dari pemerintah desa. Sebab, sebagaimana yang disampaikan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur, Mulyanto Tejokusumo, belum lama ini di Selong, bahwa sebelumnya memang pengisian BDT dilakukan di pemerintah pusat. Sehingga, terkadang ditemukan di lapangan, bantuan menyasar warga yang tidak layak membutuhkannya atau juga ada sasaran bantuan merupakan warga yang sudah lama meninggal dunia.

Melalui BDT yang diberikan kewenangan bagi pemerintah desa untuk mengisinya, semua data yang masuk merupakan data yang memang sesuai dengan kenyataan yang ada di tengah masyarakat. Karena memang, pemerintah desalah yang paling mengetahui kondisi riil warganya.

Dan terhadap adanya beberapa data penerima bantuan dari pemerintah yang dipandang sudah tidak layak untuk mendapatkan bantuan. Mulyanto menyarankan kepada pemerintah desa untuk melayangkan usulan pergantian. Namun, penggantinya haruslah orang yang terdata dalam BDT. Karena data BDT yang menjadi acuan pemerintah.

Karena begitu pentingnya BDT ini, pemerintah desa diharapkan terus melakukan pemutakhiran datanya setiap tahun agar bantuan benar-benar tepat sasaran. Sebab, bisa saja penerima bantuan sudah meninggal dan bisa juga sudah dikategorikan sebagai orang yang mampu. Sehingga, perlu untuk dilakukan pergantian.

Upaya pemutakhiran BDT memang harus dilakukan, ungkapnya. Sebab, setidaknya 2 kali dalam setahun, pemerintah pusat akan mengeluarkan pengumuman pembaharuan yang diterima melalui usulan yang disampaikan pemerintah desa yang tertuang dalam pemutakhiran BDT tersebut.Dan khusus untuk pergantian penerima bantuan, pemerintah desa diharuskan melakukan pengusulan, baik secara fisik ke dinas sosial maupun melalui online yang dilakukan operator desa yang sebelumnya merupakan hasil dari kesepakatan dalam musyawarah desa. Dan pengganti yang diusulkan haruslah warga yang terdata dalam BDT, imbuhnya. (kis)

Show More

Related Articles

Berikan komentar anda

Back to top button
Close
Close
%d blogger menyukai ini: