PemerintahanTerbaru

Dukcapil Gelar Workshop Penyusunan SOP Adminduk BAKSO Tingkat Desa

radiokancanta.com – Dalam rangka menyamakan persepsi dan menyepakati peran antar pelaksana layanan BAKSO (Bikin Admnistrsi Kependudukan Secara Online) di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dan di Sistem Informasi Desa (SID) di desa serta menyusun draf model mekanisme kolaborasi BAKSO dan SID untuk mendukung layanan Dukcapil yang lebih baik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur bekerjasama dengan KOMPAK NTB menggelar Loka Karya Pelayanan Administrasi Kependudukan melalui BAKSO (Bikin Admnistrsi Kependudukan Secara Online) dan SID (Sistem Informasi Desa). Kegiatan ini dibuka Wakil Bupati Lombok Timur,  H. Rumaksi pada Selasa (27/11) di Aula Bappeda Lombok Timur.

Wabup dalam sambutannya menyampaikan bahwa kepemilikan dokumen kependudukan berupa KTP, KK, Akte Kelahiran, dan lain-lain berperan sangat penting dan strategis bagi masyarakat. Terlebih saat ini, setiap pelayanan publik mempersyaratkan adanya kepemilikan dokumen kependududkan sebagai identitas resmi bagi setiap pemohon pelayanan.

Dikatakan Rumaksi, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa kepemilikan dokumen kependudukan adalah hak setiap warga masyarakat dan menjadi kewajiban negara untuk memberikannya. Maka sudah menjadi tugas pemerintah memberikan pelayanan yang sedekat-dekatnya dan semudah-mudahnya bagi masyarakat.

  Dukcapil Lotim Akan Terbitkan Biodata Sebagai Pengganti Suket

Untuk itulah, Rumaksi berharap munculnya peran aktif dari semua unsur pemerintah, terutama Pemerintah Desa/Kelurahan yang terdekat dengan masyarakat guna memberikan pelayanan yang tertib, akurat, dan dinamis agar menghasilkan data kependudukan yang valid. Keberadaan data ini sangat dibutuhkan sebagai dasar perencanaan dalam mengambil kebijakan di semua sektor pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memberikan perhatian besar akan pentingnya kepemilikan administrasi kependudukan bagi masyarakat. Karena itulah, pemerintah mengambil kebijakan mengembalikan pengurusan administrasi kependudukan yang semula berpusat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ke masing-masing kecamatan. Kebijakan tersebut dilakukan untuk memudahkan masyarakat dan mendekatkan pelayanan, terlebih selama ini pelayanan administrasi kependudukan terkesan berbelit-belit dan banyak dikeluhkan oleh masyarakat, ungkap Rumaksi.

Aplikasi BAKSO dan Sistem Informasi Desa diharapkan dapat membantu desa memfasilitasi pelayanan dokumen administrasi kependudukan dengan lebih berkualitas.

Berdasarkan laporan KOMPAK Provinsi NTB,  di Kabupaten Lombok Timur dalam dua tahun terakhir ini telah terjadi peningkatan kepemilikan adminstrasi kependudukan, khususnya akta kelahiran anak berusia 0-18 tahun di atas 7 %.  Sementara berdasarkan data Dukcapil per-Februari 2015, sejumlah 319.590 (76.59%) yang telah memiliki akte kelahiran dan 97,662 (23,41%) masih belum memiliki akte kelahiran. Jumlah ini meningkat dari sebelumnya yaitu 120.750 (30,16%) anak.

  Peksos Perlindungan Anak Prediksi Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Akan Terus Meningkat Di Lotim

Beberapa regulasi yang telah dihasilkan dengan dukungan KOMPAK yang terkait adminduk di Kabupaten Lombok Timur, antara lain, adanya Peraturan Bupati nomor 40 Tahun 2014 tentang pembebasan denda administrasi keterlambatan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2018, desa mengalokasikan operasional adminduk dalam anggaran pendapatan dan belanja desa dan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2018 tentang Percepatan Kepemilikan Akte Kelahiran Melalui Jalur Instansi Kesehatan, Pendidikan dan Desa/Kelurahan.

Dukcapil  juga telah menandatangani berbagai MoU dengan beberapa OPD terkait. Salah satunya pada Agustus 2018 lalu dengan Dinas PMD terkait dengan pemanfaatan NIK dan KTP dalam layanan lingkup tugas DPMD. Karena itu harapan untuk menjadikan desa sebagai pusat data ter-update dan dimanfaatkan untuk sumber perencanaan pembangunan bisa terwujud. Kaitannya dengan itu Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memandang penting untuk meningkatkan kapasitas dan sumber daya manusia di desa terkait dengan sinergi dan integrasi antara SID-BDT (Basis Data Terpadu) dan SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu) sebagai sistem basis pendataan. (kis)

Show More

Related Articles

Berikan komentar anda

Back to top button
Close
Close
%d blogger menyukai ini: