Terbaru

Polri Kembali Gelar Operasi Lilin

radiokancanta.com – Bertempat di halaman Polres Lombok Timur pada Jum’at (21/12) telah dilaksanakan apel gelar pasukan Operasi Lilin 2018 yang diikuti segenap kekuatan Polres Lombok Timur dan stakeholder terkait dengan inspektur upacara Kapolres Lombok Timur, AKBP Ida Bagus Made Winarta yang membacakan amanah Kapolri.

Dalam amanah yang dibacakan tersebut, dipaparkan bahwa situasi menjelang perayaan Natal dan pergantian tahun merupakan momen yang akan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga. Terlebih, peringatan Natal dan pergantian tahun ini diiringi pula dengan libur sekolah secara nasional.

Realitas ini memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan bermasyarakat, seperti terjadinya peningkatan intensitas kegiatan masyarakat, mobilitas moda transportasi serta peningkatan permintaan terhadap kebutuhan pokok, khususnya bahan pangan. Kondisi ini memunculkan potensi kerawanan yang harus menjadi perhatian.

Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan perlu melakukan konsolidasi bersama sembari mengecek kesiapan pengamanan serta menyamakan persepsi, agar pengamanan dapat berjalan dengan lancar. Soliditas dan sinergisitas yang baik di antara para pemangku kepentingan menjadi salah satu kunci utama yang harus senantiasa dipelihara dan ditingkatkan.

Dalam kaitan tersebut, Polri bersama segenap jajaran TNI dan stakeholders terkait lainnya menggelar operasi kepolisian terpusat dengan sandi “Lilin 2018” yang melibatkan 167.783 personel pengamanan. Operasi kepolisian terpusat ini dilaksanakan selama 10 hari sejak tanggal 23 Desember 2018 sampai dengan 1 Januari 2019, kecuali pada 13 Polda Prioritas I, yakni Sumut, Lampung, Banten, Metro Jaya, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bali, Sulut, Maluku, NTT dan Papua, di mana kegiatan operasi akan digelar selama 12 hari terhitung sejak 21 Desember 2018.

Polri telah menginventarisir beberapa potensi kerawanan di antaranya, kejahatan konvensional yang meresahkan masyarakat, potensi aksi terorisme, sweeping ormas dan aksi intoleransi, kecelakaan moda transportasi baik darat, laut maupun udara, ketersediaan dan stabilitas harga pangan serta kemacetan dan kecelakaan lalu lintas.

Peningkatan intensitas kegiatan masyarakat akan memunculkan potensi meningkatnya kejahatan konvensional seperti begal, premanisme maupun aksi kriminalitas di jalan, seperti pencurian, pencopetan dan lain sebagainya. Upaya cipta kondisi seperti Operasi Zebra dan kegiatan kepolisian yang ditingkatkan dengan sasaran kejahatan jalanan, premanisme, penertiban penyakit masyarakat, miras dan petasan telah dilaksanakan. Namun demikian, keberadaan pos-pos pengamanan dan pelayanan tetap harus dilakukan. Di samping itu pula, penegakan aturan terkait tempat hiburan dan penjualan minuman beralkohol perlu dilakukan secara bersama-sama dengan pemerintah daerah setempat.

Terkait dengan aksi terorisme, peran Satgas Anti Teror Polda jajaran perlu ditingkatkan. Upaya-upaya preemtive strike terhadap seluruh jaringan pelaku teror perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya aksi terorisme. Selain itu, guna meningkatkan keamanan personel di lapangan, perlu diterapkan buddy system dan peningkatan kewaspadaan personel.

Terhadap potensi aksi sweeping oleh ormas tertentu, perlu dilakukan imbauan kepada para tokoh ormas agar tidak melakukan upaya sweeping, melainkan melaporkannya kepada pihak kepolisian. Selanjutnya, petugas kepolisian yang menerima laporan segera merespon sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pula dalam menjaga dan mencegah terjadinya kecelakaan moda transportasi baik di darat, laut dan udara. Diharapkan jajaran kepolisian dan stakeholders terkait dapat melaksanakan upaya proaktif guna menjamin terwujudnya moda transportasi yang aman dan nyaman bagi masyarakat.

Sedangkan dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan yang banyak dipengaruhi oleh kelancaran suplai dan distribusi. Kapolri menekankan agar seluruh jajaran terus melakukan kegiatan pendampingan dan operasi pasar secara bersama dengan seluruh instansi terkait. Jika perlu, lakukan penegakan hukum secara tegas terhadap para pelaku penimbunan, monopoli dan mafia pangan secara tepat yang tidak menimbulkan dampak kontra produktif. (kis)

Show More

Related Articles

Berikan komentar anda

Back to top button
Close
Close
%d blogger menyukai ini: