Terbaru

Lotim Canangkan WBK Dan WBBM

radiokancanta.com – Langkah maju kembali diambil Pemerintah Daerah Lombok Timur dengan mencanangkan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan pemerintahan Kabupaten Lombok Timur, Kepolisian Resor Lombok Timur, Kejaksaan Negeri Lombok Timur, Pengadilan Negeri Selong, Pengadilan Agama Selong dan Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Timur. Pencanangan ini dilakukan pada Selasa (19/2) bertempat di Pendopo Bupati Lombok Timur yang turut disaksikan Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Barat, H. Fadil Sumadi dan Kakanwil BPN Provinsi NTB, Budi Suryanto. Acara pencanangan WBK dan WBBM di lingkungan pemerintahan Kabupaten Lombok Timur ini dirangkaikan juga dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemda Lombok Timur dengan Kejaksaan Negeri Lombok Timur dalam bidang perdata dan tata usaha Negara dan juga bersama Badan Pertanahan Nasional Lombok Timur.

Bupati Lombok Timur, HM. Sukiman Azmy dalam kesempatan ini menekankan integritas semua pihak yang dimaknai sebagai kualitas kejujuran dan prinsip moral yang dilakukan secara konsisten, baik ucapan ataupun perbuatan. Karena seseorang yang dapat dikatakan sebagai figur yang berintegritas, harus memenuhi 7 kriteria, yakni jujur dan dapat dipercaya, memiliki konsistensi dan merealisasikan kejujuran itu, bertanggung jawab, menepati janji, setia, menghargai waktu serta memiliki prinsip dalam menjalani kehidupan.

Selain menekankan integritas, Bupati juga mendorong semua pihak dalam lingkungan pemerintahan Kabupaten Lombok Timur agar senantiasa mengaktualisasikan kata bersih dalam setiap tindakan dan lainnya, sebagaimana yang diharapkan dengan pencanangan WBK dan WBBM ini. Di mana, kata bersih ini dimaknai terbebas dari kotoran, tidak keruh dan tidak ternoda. Dan Kabupaten Lombok Timur telah mengupayakan hal tersebut. Terbukti, dalam 2 tahun terakhir secara berturut-turut, Kabupaten Lombok Timur berhasil mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun memang, masih ada yang perlu ditingkatkan dan dibenahi. Seperti halnya, masih rendahnya kesadaran para pejabat yang diwajibkan melaporkan harta kekayaannya. Berdasarkan data yang ada, ungkap Bupati, dari 385 pejabat di Lombok Timur, baru sekitar 42,35% yang telah melaporkan harta kekayaannya. Karenanya, kepada yang belum, Bupati mengharapkan untuk segera melaporkan hal tersebut.

Sementara itu, Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi NTB, H. Fadil Sumadi dalam kesempatan ini mengapresiasi langkah yang diambil Pemerintah Daerah Lombok Timur dengan mencanangkan WBK dan WBBM ini. Di mana, yang terlibat dalam pencanangan ini banyak institusi, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan agama dan pengadilan negeri serta Badan Pertanahan yang tidak ditemukannya di daerah lain. Hal ini pastinya dapat terwujud akibat adanya hubungan kerjasama yang harmonis dan adanya figur hebat seperti Bupati yang mampu menciptakan suasana harmonis tersebut. Kondisi ini diharapkannya mampu menjadi awal yang baik menuju pelayanan yang baik bagi masyarakat Lombok Timur dan berharap dapat diikuti oleh daerah lainnya di NTB. (kis)

Show More

Related Articles

Berikan komentar anda

Back to top button
Close
Close
%d blogger menyukai ini: