Terbaru

Dewan Sepakat Raperda RPJMD Lotim 2018-2023 Ditetapkan

radiokancanta.com – Setelah melalui proses pengkajian dan pembahasan secara mendalam di dewan, Gabungan Komisi-Komisi memutuskan Raperda RPJMD Kabupaten Lombok Timur 2018-2023 dapat ditetapkan sebagai Peraturan Daerah Lombok Timur. Demikian disampaikan juru bicara gabungan komisi-komisi, Saifullah saat diselenggarakannya Rapat Paripurna VIIi Masa Sidang II DPRD Kabupaten Lombok Timur di Kantor DPRD Lotim pada Kamis (21/3).

Meskipun demikian, dalam paparannya, dewan menyampaikan saran dan rekomendasi yang perlu dirumuskan kepada semua stake holder yang sesuai dengan kewenangannya. Di antaranya, meminta seluruh OPD agar   dalam menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja agar dapat dengan sungguh-sungguh memperhatikan visi, misi, program dan indikator pada dokumen RPJMD.

Selain itu, perlu juga dilakukan penyeragaman pemikiran seluruh OPD untuk sungguh-sungguh mempedomani dokumen RPJMD, sehingga terjadi sinkronisasi dalam mengejawantahkan Visi dan Misi Bupati, Wakil Bupati terpilih. Bahkan, dipandang perlu melakukan pendalaman dengan melibatkan para ahli.

Dewan juga meminta kepada Bupati Lombok Timur agar senantiasa melakukan evaluasi terhadap seluruh OPD agar seluruh tahapan   dan capaian kinerja RPJMD dapat diketahui perkembangannya. Diperlukan juga adanya inovasi dan kreatifitas OPD untuk dapat menggali PAD. Sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah, termasuk pula dengan melakukan pengembangan investasi baru untuk dapat memaksimalkan peningkatan PAD.

Saran lainnya adalah memaksimalkan koordinasi antar OPD, terutama dalam upaya menurunkan angka kemiskinan  serta peningkatan IPM, termasuk di dalamnya yang berhubungan dengan BPJS, PKH, KIS, KIP dan lain-lain, karena hal ini akan berdampak langsung pada masyarakat miskin.

Keberadaan pelaksana tugas pada OPD juga mendapat perhatian dewan dengan menyarankan agar pemda sesegera mungkin mengidentifikasinya dengan membentuk panitia seleksi dengan materinya, termasuk pengetahuan dan pemahamannya terdapat RPJMD. Demikian halnya dengan rekruitmen tenaga honorarium daerah agar betul-betul mengikuti prosedur yang sudah ada dengan semata-mata mengedepankan skill dan profesionalisme.

Selain itu, masih ada beberapa usulan lainnya, seperti penetapan perbup yang diharapkan perlu dikoordinasikan terlebih dahulu dengan pihak-pihak yang terkait, termasuk DPRD sebagai mitra pemerintah daerah. Percepatan penanganan dampak bencana gempa juga disinggung dewan dan beberapa usulan lainnya.

Setelah mendapatkan persetujuan pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Lombok Timur, Sekretaris Dewan,  L. Taufiq Kurrahman membacakan Keputusan DPRD Kabupaten Lombok Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Persetujuan Penetapan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Lombok Timur 2018-2023 menjadi Peraturan Daerah.

Sementara itu, Bupati Lombok Timur, HM. Sukiman Azmy dalam sambutannya menyampaikan, bahwa dengan diselesaikannya Peraturan Daerah tentang RPJMD ini, seluruh Organisasi Perangkat Daerah saat ini sedang menyelesaikan Dokumen Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Tahapan dan mekanisme penyusunan Renstra OPD telah diatur sedemikian rupa dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sehingga pada Bulan April 2019 ini, diharapkan seluruh OPD termasuk BUMD telah menyelesaikan Renstra OPD melalui regulasi Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Sebagaimana amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah tentang RPJPD, RPJMD dan perubahan-perubahannya. Maka salah satu faktor yang penting yang harus menjadi perhatian adalah paska penyusunan dokumen perencanaan ini yang menuntut konsistensi dalam melaksanakan seluruh kebijakan yang ada dalam dokumen perencanaan. (kis)

Show More

Related Articles

Berikan komentar anda

Back to top button
Close
Close
%d blogger menyukai ini: