Terbaru

Wabup Minta Seluruh Jajaran Pemerintah Cermati RPJMD Lotim

radiokancanta.com – Wakil Bupati Lombok Timur, H. Rumaksi, mengingatkan  seluruh Kepala OPD, Camat, Kades/Lurah Se-Kabupaten Lombok Timur benar-benar mencermati Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Lombok Timur 2018-2023 yang telah disusun berdasarkan Visi Misi Pemerintah Daerah selama 5 tahun ke depan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Hal ini disampaikannya saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Lombok Timur tahun anggaran 2020 di Gedung Wanita Selong, Rabu (27/3).

Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Lombok Timur berperan penting dalam pelaksanaan RPJMD, terutama dalam pelaksanaan capaian indikator RPJMD  sebagai konsistensi kebijakan pemerintah yang tertuang dalam RPJMD dengan implementasi sampai tataran program dan kegiatan, lanjut Wabup.

Jika tahun 2019, prioritas kebijakan adalah peningkatan infrastruktur untuk peningkatan daya saing daerah, maka diharapkan dengan makin baiknya peran infrastruktur daerah di berbagai bidang, upaya untuk mendorong kualitas sumber daya manusia melalui bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian yang bermuara pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan semakin meningkat dibanding kondisi tahun-tahun sebelumnya.

Dalam penyusunan dokumen perencanaan yang ideal dan memiliki tingkat ketepatan pada tataran pelaksanaan disadari Rumaksi adalah pekerjaan yang tidak mudah. Tantangan besar bagi seluruh komponen pelaksanan pembangunan saat ini adalah kompleksitas permasalahan dalam mencapai indikator yang ingin diicapai disandingkan dengan input yang dibutuhkan masih belum sebanding.

Asumsi APBD Lombok Timur 2020 diperkirakan mengalami peningkatan, namun tidak jauh dari kenaikan besaran APBD 2018-2019, sehingga dalam rancangan RKPD tahun 2020 APBD diperkirakan 2,89 Trilyun atau meningkat antara 5-6%.

Salah satu poin yang menjadi penekanan Wakil Bupati adalah seberapa besar anggaran yang tertuang dalam APBD 2020 untuk pengentasan kemiskinan. Meski dari data BPS angka kemiskinan Lombok Timur sekitar 16,55%, namun ada perbedaan data dengan yang ada pada Basis Data Terpadu di Kementerian Sosial, di mana, jumlah keluarga miskin mencapai 800 ribu lebih. Hal ini patut menjadi perhatian kita bersama dalam update data kemiskinan dan yang utama penanggulangan kemiskinan tersebut.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur, R. Rahadian Soedjono menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD. Di antaranya, pemda diharapkan memaksimalkan potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan mendukung pembiayaan pembangunan daerah. Seluruh jajaran OPD juga diharapkan melakukan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan program kegiatan.

Di bidang pendidikan, dewan juga meminta pemda tidak membedakan antara sekolah negeri dan swasta, dalam hal ini pondok pesantren, karena selama ini ponpes memberikan kontribusi besar dalam bidang pendidikan (kis)

Show More

Related Articles

Berikan komentar anda

Back to top button
Close
Close
%d blogger menyukai ini: