Terbaru

Lotim Songsong Pembentukan UPT Dukcapil

radiokancanta.com – Guna semakin memudahkan dan mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat, Pemerintah Daerah Lombok Timur telah mengalihkan pelayanan dari Dinas Dukcapil ke masing-masing kecamatan. Dan untuk lebih memaksimalkan layanan tersebut, Pemda Lotim berencana membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (dukcapil) di kecamatan per cluster wilayah. Untuk mewujudkan hal itu, pada Senin (¼) kemarin, bertempat di Rupatama l Lantai 2 Kantor Bupati Lombok Timur telah dilaksanakan loka karya terkait hal tersebut dengan sharing informasi bersama Disdukcapil Pasuruan dan Cilacap yang digagas pemda bersama KOMPAK NTB. Loka karya ini dibuka Wakil Bupati, H. Rumaksi.

Tujuan pelaksanaan loka karya ini untuk memastikan adanya regulasi atau payung hukum pelaksanaan UPT Dukcapil di kecamatan per cluster wilayah. Sekaligus, sebagai ajang pembekalan awal untuk para pelaksana pelayanan adminduk di kecamatan agar nantinya bisa siap dan sigap dalam melakukan pelayanan berdasarkan regulasi dan mekanisme pelayanan.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Lombok  Timur menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah mengapresiasi KOMPAK NTB yang berkolaborasi dengan para pihak yang telah menyelenggarakan percepatan pelayanan dokumen kependudukan. Jika sebelumnya, Kantor Dinas Dukcapil Lotim terlihat seperti pasar malam, karena banyaknya praktik calo dan keterlambatan pelayanan dalam pengurusan dokumen kependudukan. Namun sekarang, pemandangan tersebut sudah tidak ada lagi.

Mengingat sistem blangko terpusat memberi peluang terjadinya praktik percaloan, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur mengajukan inisiasi pembentukan UPT Dukcapil walaupun softwarenya belum lengkap dan akan dilengkapi menyesuaikan dengan perbaikan di masa-masa yang akan datang, harap Wabup.

Ditambahkan Wabup bahwa dokumen kependudukan menjadi pintu masuk untuk mengakses layanan negara. Sehingga, kepemilikan dokumen kependudukan adalah hak warga negara dan negara berkewajiban memenuhinya dengan sistem stelsel aktif. Sehinngga penyelenggaraan dokumen kependudukan harus semudah-mudahnya diakses oleh publik.

Penyelenggaraan dokumen kependudukan juga dimaksudkan untuk merapikan database kependudukan. Untuk akte kelahiran, pemenuhan di Lotim mencapai 96,33 persen. Kebijakan pemerintah Lotim adalah mendukung bentuk-bentuk dokumen kependudukan yang lebih dekat dengan masyarakat, seperti pelayanan keliling, bentuk-bentuk layanan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan pemerintah desa. Kondisi saat ini, kecepatan penerbitan dokumen kependudukan masih terkendala. Walaupun sudah diselenggarakan di masing-masing kecamatan, tapi masih sebatas validasi saja. Sehingga, inisiasi membentuk unit kerja berbentuk UPT Disdukcapil, merupakan kebutuhan yang mesti diselenggarakan, lanjut Rumaksi.

Sementara itu, perwakilan KOMPAK NTB, Susana Dewi Rohimah menjelaskan bahwa rogram ini merupakan program lanjutan (2019-2022), KOMPAK fokus pada pemenuhan pelayanan dokumen kependudukan dan penurunan angka kematian ibu. Data yang terkait dengan adminduk, mulai dari pencatatan akte kelahiran sampai pada akte kematian, penting dalam mengawal penurunan angka kemiskinan. Terlebih Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan telah meleburkan DAPODIK ke data induk kependudukan.

Kompak mengapresisiasi fungsi-fungsi para aparatur pemerintah dalam melayani publik, serta mulai menggeser paradigma secara perlahan.

Kepemilikan dokumen kependudukan sangat penting bagi setiap penduduk, untuk membuktikan status sipil dan hubungan keluarga. Serta, untuk melindungi hak-hak mereka sebagai manusia dan sebagai warga negara. Mempermudah akses warga terhadap layanan dasar, serta mengurangi resiko pernikahan anak, pekerja anak, dan perdagangan manusia.

Kepemilikan dokumen kependudukan di Lotim, khususnya akte kelahiran anak berusia 0 – 18 tahun, baru mencapai 75,68 persen dari jumlah  435.856 orang anak. Berarti masih ada 106.000 orang anak di daerah ini yang sampai Januari 2019 belum memiliki Akte Kelahiran. Walau sebenarnya, dalam dua tahun terakhir, berbagai regulasi  dan terobosan sudah dilahirkan, seperti Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pembebasan Denda Administrasi Keterlambatan Pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting. Perbup Nomor 2 Tahun 2018 yang mengarahkan desa mengalokasikan biaya operasional adminduk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Perbup Nomor 7 tahun 2018 tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Melalui Jalur Kesehatan, Pendidikan, dan Desa/Kelurahan. (kis)

 

Show More

Related Articles

Berikan komentar anda

Back to top button
Close
Close
%d blogger menyukai ini: