Terbaru

Pemda Lotim Sikapi Peralihan Penanganan Rehab Rekon RB Dari PUPR Ke Pemprov

radiokancanta.com – Sejak 1 April, penanganan gempa Lombok, terkhusus rehab rekon rumah kategori rusak berat (RB) telah dialihkan dari Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) ke Pemerintah Provinsi NTB. Terkait hal ini, Pemerintah Daerah Lombok Timur menyikapinya dengan cepat dengan mengadakan apel terpadu fasilitator rumah rusak berat, ringan dan sedang bersama Dandim 1615, Kapolres, Kadis PUPR, Kadis Perkim, Kepala BRI Cabang Selong, Korwil Rekompak, Danramil dan para fasilitator sipil, TNI dan Polri di Pendopo Bupati pada Senin (1/4).

Bupati Lombok Timur yang diwakili Kalak BPBD Lotim, Purnama Hadi menyampaikan bahwa apel ini merupakan tindak lanjut pertemuan Danrem 162/Wirabhakti dengan Kalak BPBD dan pihak-pihak terkait menyangkut permasalahan percepatan pembangunan rumah korban gempa yang RB, RR dan RS di wilayah Kabupaten Lombok Timur.

Semula rehab rekon RB ditangani Kementerian PUPR, ungkap Purnama Hady. Namun sejak tanggal 1 April 2019, penanganannya sudah dilimpahkan ke Pemprov. Untuk itu, sebelum tanggal 12 April 2019 sebagai batas akhir massa transisi diharapkan bisa mencapai target.

Salah satu kendala percepatan yang dialami adalah belum direalisasikannya seluruh dana bantuan stimulan oleh pemerintah pusat. Proses penanganan hingga sampai dengan sekarang ini baru 80, sisanya 20 persen masih belum terdebet.

Batas waktu yang dua minggu ini, minimal bisa dipergunakan untuk pendebetan dana dari rekening Individu ke rekening Pokmas, harapnya. Karena itu, para Kepala Desa diharapkan segera membuat SK Pokmas untuk mempermudah pendebetan individu ke Pokmas, guna membantu masyarakat dalam percepatan pembangunan RB, RR dan RS di Lotim.

Sementara itu, Dandim 1615 Lotim, Agus Prihanto Donny menyampaikan hasil pertemuan BPBD Provinsi pada Jumat 29 Maret 2019 lalu, yaitu telah resminya pengalihan tanggungjawab penanganan RB dari Kementerian PUPR ke Pemerintah Provinsi NTB. Atas dasar tersebut, penting dilakukan evaluasi dan merencanakan langkah-langkah yang harus dipadukan satu komando dari provinsi hingga ke fasilitator, serta akan dibentuk sektor-sektor di tingkat kabupaten, kecamatan yang berlokasi di Kantor BPBD dan Koramil/Polsek, tegasnya.

Hal yang sama juga disampaikan Kapolres Lotim, AKBP Ida Bagus Made Winarta menghimbau dengan beralihnya penanganan gempa dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah perlu kiranya menyamakan persepsi dalam rangka membantu  masyarakat untuk berfikir memilih rumah tahan gempa (RTG).

Kapolres mengatakan, dengan beralihnya penanganannya ke pemerintah daerah, tentunya segala macam tindakan negatif atau upaya penyelewengan bisa diselesaikan terlebih dahulu secara internal. Karena hal ini menyangkut nama baik Pemerintah Lombok Timur.

Terakhir, Pimpinan Cabang BRI Selong, Tasurun juga menyampaikan tahap pertama dana sebesar 384 Milyar, perogresnya baru mencapai 80%, masih ada 20 persen KK yang masih belum melakukan pendebetan, jelasnya.

Pimcab BRI berharap dana yang masih berada di rekening individu segera dipindahkan ke rekening Pokmas sehingga dana yang berada di masyarakat tidak dibekukan atau ditarik kembali oleh pusat. (kis)

Show More

Related Articles

Berikan komentar anda

Back to top button
Close
Close
%d blogger menyukai ini: