Terbaru

Lagi, SK Bupati Lotim Diprotes

radiokancanta.com – Setelah SK pengangkatan Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Lombok Timur tuai kritikan dari banyak pihak dalam beberapa hari belakangan ini. Satu keputusan bupati lainnya lagi dapat protes keras. Yakni, Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/718/PMD/2019 tentang Penetapan Penghasilan Tetap, Tunjangan, Alokasi Dana Desa serta Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Lombok Timur.

Protes keras dilakukan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Lombok Timur yang tidak terima tunjangan perangkat desa dihilangkan pada surat keputusan tersebut.

Tak puas dengan pertemuan yang dilaksanakan beberapa waktu lalu bersama Wakil Bupati Lombok Timur dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Timur, PPDI Lotim kemudian melakukan hearing dengan Dewan Perwakilan Rakyak Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur pada Senin (6/1) bertempat di Gedung DPRD Lotim yang dihadiri sejumlah pengurus PPDI Lotim dan anggota, Ketua DPRD, Ketua dan Komisi l DPRD Lotim serta perwakilan ekskutif yang menghadirkan Kadis PMD dan Kabag Hukum Setda Kabupaten Lombok Timur.

Di hadapan Ketua DPRD Lotim dan Ketua Komisi l dan juga perwakilan pemerintah daerah, Ketua PPDI Lotim, Hamzah mempertanyakan alasan pemerintah daerah yang telah menghapus tunjangan bagi perangkat desa sebagaimana yang tertuang dalam SK Bupati Nomor : 188.45/718/PMD/2019.

Menurutnya, tindakan pemerintah daerah tersebut dinilai sebagai tindakan diskriminatif terhadap perangkat desa. Sebab di sisi lain, tunjangan kepala desa mengalami peningkatan tajam dan tunjangan sekretaris desa juga masih ada. Padahal, sebagaimana peraturan perundang-perundangan yang berlaku menyatakan bahwa perangkat desa juga memiliki hak untuk mendapatkan tunjangan.

Pentingnya menyuarakan ketimpangan ini dikarenakan perangkat desa merupakan ujung tombak pelayanan pemerintah di desa. Karena itulah, PPDI Lotim meminta agar Bupati berkenan meninjau kembali keputusannya. Demikian juga agar dewan membantu untuk menyuarakan hal ini kepada kepala daerah agar tindakan diskriminatif ini bisa dihilangkan.

Ditambahkan Hamzah, Dinas PMD Lotim beberapa waktu lalu menyebutkan alasan tak cukupnya anggaran daerah sebagai pertimbangan ditiadakannya tunjangan perangkat desa ini. PPDI tidak terima alasan tersebut. Sebab, dalam keputusan bupati tersebut, tunjangan kepala desa ditingkatkan dengan nominal yang cukup fantastis dengan prosentase yang di atas 100%. Sementara, tunjangan perangkat desa dihapus.

Hamzah menegaskan agar Bupati segera melakukan peninjauan kembali terhadap keputusan yang sudah dikeluarkan dan memasukkan kembali tunjangan bagi perangkat desa. Apabila tuntutan PPDI ini tak digubris. Maka, PPDI siap melakukan aksi besar-besaran dan akan melakukan aksi mogok kerja.

Menanggapi tuntutan PPDI Lotim, Kadis PMD Lotim, Hj. Baiq Miftahul Wasly menyampaikan bahwa pihaknya hanya melaksanakan kebijakan pimpinan. Karena Organisasi Perangkat Daerah merupakan pembantu kepala daerah.

Dan kebijakan yang dilaksanakan itu, menurut mantan Kepala BPKAD Lotim ini, telah sesuai dengan berbagai pedoman yang sudah ditetapkan pemerintah.

Bahkan lanjutnya, apa yang diputuskan pemda sudah melampaui standar penganggaran untuk penghasilan tetap dan tunjangan bagi aparatur desa. Namun, untuk mengakomodir tunjangan perangkat desa yang membutuhkan anggaran yang begitu besar, kemampuan keuangan daerah tidak cukup.

Dibutuhkan tambahan 15 Milyar lagi untuk mengakomodir apa yang menjadi tuntutan perangkat desa tersebut, terangnya.

Meskipun demikian, pemerintah daerah tidak menutup kemungkinan untuk diadakannya perubahan. Namun, tentu dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Hal senada disampaikan Kabag Hukum Setda Kabupaten Lombok Timur, L. Dedi yang menyebutkan bahwa tuntutan PPDI ini akan dibicarakan kembali bersama TAPD dan Banggar DPRD. Karena itu, Dedi meminta PPDI agar bersabar dulu menunggu kebijakan yang akan diambil pemerintah daerah. Karena harus ada kalkulasi matang untuk merealisasikannya.

Sementara itu, Ketua DPRD Lotim, Murnan juga menyatakan akan mendorong pemerintah daerah untuk merevisi keputusannya. Untuk itu, dewan juga meminta masukan dari perangkat desa terkait kondisi keuangan desa, agar bisa diketahui pos-pos anggaran yang bisa dikelola untuk bisa mengakomodir tuntutan perangkat desa. (kis)

Show More

Related Articles

Berikan komentar anda

Back to top button
Close
Close
%d blogger menyukai ini: